SURABAYA - Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) salah satu badan otonom sayap Partai Gerindra di bidang kesehatan akan mendirikan klinic kesehatan untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas dan murah.
"Tahap awal akan kami dirikan sebanyak 70 klinic kesehatan tersebar berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya," ujar Hasyim Djoyohadi Kusumo Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra saat menghadiri pelantikan pengurus Kesira se Jatim dan peresmian Klinic Kesira di Surabaya, Senin (14/3) kemarin.
Lebih jauh adik kandung Prabowo Subianto itu menyatakan program mendirikan Klinic kesehatan merupakan kelanjutan dari pembagian 500 unit mobil ambulance kepada DPC dan DPD Partai Gerindra se Indonesia. "Klinic Kesira nantinya akan kami upayakan ada di setiap kabupaten/kota bahkan tingkat kecamatan. Ini komitmen Partai Gerindra dalam membantu meringankan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sebab prinsip kader Partai Gerindra adalah mengabdi dan melayani masyarakat, " tegas Hasyim.
Senada, ketua umum Kesira Pusat, dr Beny Octavianus menambahkan Klinic Kesira diharapkan bisa menjembatani masyarakat kecil yang membutuhkan layanan kesehatan dengan program BPJS yang digagas pemerintah. "Pelaksanaan BPJS masih banyak dikritik masyarakat, karena itu kami sengaja ingin menjadi pelaku dengan mendirikan klinic sekaligus dapat mengkritisi mana yang perlu diperbaiki," dalih pria asli Malang ini.
Menurut Beny, kesalahan utama program BPJS akibat pemerintah terlalu mengedepankan pencitraan dengan membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga tidak mampu dari pada mengevaluasi pelaksanaan layanan BPJS di rumah sakit atau puskesmas. Padahal, fakta di lapangan penerima KIS masih banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dari total 92.400.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, yang benar-benar orang miskin dan membutuhkan hanya sekitar 50 jutaan saja. Karena itu kami minta pemerintah mendata ulang penerima PBI, sebab dari dulu kelemahan bangsa kita adalah menyangkut data," tutur Beny.
Di sisi lain, rumah sakit selaku pihak yang melayani pasien BPJS banyak yang mengeluh karena harus mengatur sendiri kuota pasien BPJS. Akibatnya, banyak rumah sakit yang terancam bangkrut karena anggaran yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan biaya operasional rumah sakit ketika melayani pasien BPJS yang penyakitnya beragam.
"Saya setuju jika pemerintah menaikkan iuran (premi) BPJS. Sebab jika tidak, rumah sakit akan banyak yang bangkrut karena tarif yang lama tidak mampu mengcover biaya operasional rumah sakit. Akibatnya pelayanan yang diberikan juga tidak maksimal sehingga banyak dikeluhkan pasien BPJS," beber dokter penyakit dalam RSCM Jakarta ini.
Pada awalnya, kata Beny pemerintah mengalokasikan anggaran BPJS PBI sebesar Rp.19.250 per orang. Namun setelah berjalan hampir 2 tahun, pemerintah masih harus menutupi kekurangan anggaran BPJS. Karena itu pemerintah menerbitkan Perpres No. 19 tahun 2016 yang akan efektif berlaku 1 April mendatang.
"Dalam aturan yang baru, iuran BPJS PBI dinaikkan menjadi Rp23 ribu per orang. Sedangkan untuk iuran BPJS Mandiri ditetapkan untuk kelas 3 yang semula Rp25.500 per orang menjadi Rp30.000, kelas 2 dari Rp42.500 per orang menjadi Rp51.000 dan kelas 1 dari Rp59.500 per orang menjadi 80.000," tambahnya.
Masih di tempat yang sama, ketua Kesira Jatim, dr Benjamin Kristianto mengatakan pada tahap awal, Kesira Jatim akan mendirikan klinic Kesira di 10 daerah. "Klinic Kesira di Surabaya yang baru saja diresmikan diharapkan mampu menjadi percontohan Klinic Kesira kabupaten/kota di Jatim yang akan segera menyusul pendiriannya," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menambahkan bahwa klinic Kesira akan membuat sistem tersendiri namun terintegrasi dengan BPJS. "Semua peralatan, tenaga medis, perawat hingga obat akan dibantu DPP, " pungkas dr Benjamin Kristianto. (ud)
No comments:
Post a Comment