SOSIALISASI PENERTIBAN KAWASAN KALIJODO DIMULAI
Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Utara mensosialisasikan rencana fungsi lahan kawasan
Kalijodo, menjadi ruang terbuka hijau (RTH) di RW 05 Kelurahan Pejagalan,
Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (14/2) siang. Namun warga meminta agar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengurungkan niatkan menggusur Kalijodo.
HUDA SABILY
JAKARTA
Minggu (14/2), ratusan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), kepolisian dan TNI, mendatangi kawasan yang dijadikan tempat
hiburan malam dan prostitusi tersebut. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi,
dan Kapolsek Penjaringan AKBP Ruddy Setiawan terlibat langsung dalam
sosialisasi tersebut.
Dalam surat pemberitahuan yang diedarkan itu disebutkan, semua
bangunan yang berdiri di atas lahan peruntukan RTH harus dikosongkan. Surat
pemberitahuan itu ditempelkan di setiap bangunan yang ada di RW tersebut,
termasuk kafe, rumah makan, maupun hunian warga.
Sepanjang Jalan Kepanduan II tersebut, satu persatu club, Pub,
kafe, disatroni petugas gabungan. Besarnya jumlah petugas yang diterjunkan
dalam sosialisasi tersebut mendapat perhatian warga. Tak terkecuali para
pekerja seks komersial (PSK) maupun karyawan tempat usaha di kawasan itu.
Selama sosialisasi, tidak ada perlawanan dari orang-orang yang
berada di situ. Mereka hanya melihat petugas menempelkan surat pemberitahuan
tersebut.
Camat Penjaringan, Abdul Chalit, mengatakan sosialisasi itu
berlangsung kondusif. "Di sini ada sekitar 300 bangunan, terdiri dari
kafe-kafe, warung makan, warung rokok dan hunian. Total ada sekitar 1.800-an KK
yang tinggal," kata Abdul Chalit.
Di tempat terpisah, rencana penertiban di kawasan Kalijodo
seperti yang didengungkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mulai
memicu keresahkan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Karena penataan ulang itu
nantinya diyakini akan menggusur pemukiman warga, serta berbagai lokasi usaha
yang selama ini menghidupi kawasan tersebut.
“Kami sebagai tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang tinggal
di kawasan Kalijodo, pada dasarnya tidak pernah dan tidak akan menghalangi
program Gubernur Ahok, dan juga Presiden Jokowi menata ulang Kawasan Kalijdo
menjadi kawasan yang bersih, hijau, tertib, dan aman,” kata Daeng Azis dan Haji
Suryana, dua tokoh masyarakat Kalijodo, di Jakarta, Minggu (14/2).
Rencana penutupan Kalijodo dinyakini akan mematikan pendapatan
ribuan masyarakat sekitar, dan juga para pengusaha tempat hiburan. Karenanya,
mereka menyarankan agar Pemprov DKI mengundang tokoh masyarakat Kalijodo membahas
rencana Pemprov di Kalijodo. “Untuk masalah kebersihan, kita siap untuk
membantu Pemprov DKI menjadikan kawasan Kalijdo menjadi kawasan yang bersih dan
hijau. Misalnya lewat program penanaman pohon dan juga kegiatan kerja bakti
rutin,” ujar Daeng Azis.
Tidak hanya itu, Haji Suryana juga mengaku siap menciptakan
keamanan dan ketertiban di Kalijodo. ”Dari dulu, secara umum kawasan Kalijodo
termasuk kawasan yang tertib dan aman. Kalaupun ada satu dua gesekan atau
kejadian lainnya, itu semua justru terjadi di luar kawasan ini. Termasuk
kejadian kecelakaan yang belum lama ini terjadi,” tuturnya.
Ia mengkhawatirkan jika pemerintah ngotot menggusur melakukan
penertiban dan penggusuran, akan membuat ribuan orang menganggur. “Jika asap
dapur sudah tak ngebul lagi, bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan akal
sehat. Ujung-ujungnya, apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan uang, termasuk
melakukan pelanggaran hukum. Dampak seperti ini yang semestinya juga harus
dipikirkan para pejabat sebelum mengambil keputusan,” imbuh Daeng azis. *
No comments:
Post a Comment