JAKARTA- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuang sampah di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disambut baik. Pemprov DKI tidak dendam dan sakit hati dengan kejadian penolakan puluhan truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI ke Bekasi, beberapa waktu lalu.
“Enggak ada dendam kok. Bagaimanalah sesama pemerintah jangan sakit hati. Enggak boleh,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat seusai meresmikan nama Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, di Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Pusat, Jumat (19/2).
Menurut Djarot, warga yang menyandera truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI itu, belum memiliki kesadaran tentang menjalankan pemerintah daerah tidak bisa sendiri-sendiri. “Kayak prajurit Usman dan Harun ini lho. Setia, saling membantu,” ujarnya.
Djarot mengatakan, DKI belum bisa memutuskan harga tipping fee sampah dari Bekasi. Penentuan harga harus dibicarakan dengan pengelola TPST Bantar Gebang, yakni PT Godang Tua Jaya.
“Ya kita bicarakan yang baiklah. Bagaimana itu nanti. Itu kan termasuk kepentingan negara. Karena hal ini masuk dalam kepentingan pihak ketiga. Jadi yang menentukan harga bukan hanya Pemprov DKI, tapi atas kesepakatan dengan pihak ketiga. Jadi tolong bicarakan juga dengan pihak ketiga itu, PT Godang Tua Jaya,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi merasa kewalahan menangani sampah di TPA Sumurbatu. Hingga saat ini, lahan TPA Sumurbatu tidak memungkinkan lagi dijadikan tempat pembuangan sampah, mengingat tumpukan sampah yang ada sudah mencapai 20 meter.
Menurut Djarot, diperkirakan bulan depan, lokasi pembuangan sampah warga Kota Bekasi menumpang di lahan milik DKI Jakarta. Draf pengajuan membuang sampah ke lahan milik DKI Jakarta itu sudah disampaikan ke Wali Kota Bekasi.
Meski akan membuang sampah ke TPST Bantargebang, pihaknya tetap menghargai beban biaya yang akan ditanggung. Namun Pemkot Bekasi berharap bisa separuh saja biaya per ton sampah. (SSR). * mtr
No comments:
Post a Comment